KUANSING – BIARAJALAH.COM,Konflik agraria di Desa Kebun Lado memasuki babak baru, terkait penguasaan lahan oleh PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) masih menjadi perhatian publik. Lahan yang secara faktual dan historis tersebut sebelumnya di klaim merupakan Areal Penggunaan Lain (APL) dan di klaim milik masyarakat, kini masuk dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan di klaim sebagai Konsesi RAPP berdasarkan SK Menteri Kehutanan tahun 2013.
Proses perubahan status lahan tersebut diduga kuat ilegal (non-prosedural) karena mengabaikan tahapan krusial dalam pengukuhan kawasan hutan, yakni penataan batas partisipatif.
Anggota DPRD Kuansing, Samsuarman alias Gogo, yang menjabat sebagai Kepala Desa Kebun Lado pada saat SK Menteri 2013 diterbitkan, memberikan kesaksian yang mungkin bisa menggugurkan legitimasi klaim perusahaan.
“Kami tidak tahu, jika memang sudah ada perubahan batas kawasan hutan, pemerintah desa saat itu tidak pernah dilibatkan. Tahun 2013 itu saya menjabat Kepala Desa di Kebun Lado, dan kami tidak pernah dilibatkan, mari kita kawal sama sama” tegas Samsuarman.
Pengakuan ini menjadi bukti telak adanya pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan. Dalam aturan tersebut, penetapan kawasan hutan wajib melalui proses tata batas yang dilakukan oleh Panitia Tata Batas, di mana unsur pemerintah desa/kelurahan dan masyarakat setempat wajib dilibatkan dan menandatangani Berita Acara Tata Batas (BATB).
Tanpa tanda tangan Pemerintah Desa dalam BATB, maka penetapan batas tersebut bisa saja dianggap cacat hukum administrasi.
Daftar Aturan yang “Ditabrak”
Perubahan status APL menjadi HPT yang kemudian dikonsesikan kepada korporasi tanpa sosialisasi dan persetujuan pemegang hak awal (masyarakat) di anggap tidak lazim. ini diduga melanggar serangkaian regulasi berikut:
1. Pelanggaran UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Pasal 15): Pasal ini mengamanatkan bahwa pengukuhan kawasan hutan harus melalui tahapan penunjukan, penataan batas, pemetaan, dan penetapan. Tahapan “penataan batas” harus mempertimbangkan hak-hak pihak ketiga (masyarakat) yang sudah ada sebelumnya. Jika desa tidak dilibatkan, maka proses pengukuhan belum selesai (inprosedural).
2. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 45/PUU-IX/2011: MK telah menegaskan bahwa kawasan hutan tidak cukup hanya dengan “penunjukan” di atas peta (klaim sepihak negara), tetapi harus melalui proses “pengukuhan” yang tuntas hingga di lapangan. Jika tata batas temu gelang belum disepakati masyarakat, maka area tersebut secara hukum belum sah disebut sebagai Kawasan Hutan Negara.
3. Pelanggaran Asas Keterbukaan (UU No. 14 Tahun 2008): Perubahan status fungsi lahan dari APL (hak masyarakat) menjadi Hutan Produksi (untuk korporasi) yang dilakukan secara diam-diam tanpa uji publik merupakan bentuk maladministrasi dan pelanggaran hak masyarakat untuk tahu.
Indikasi “Penyelundupan Hukum”
Masyarakat Desa Kebun Lado menilai masuknya Lahan yang sebelumnya berstatus APL ke dalam peta konsesi RAPP sebagai bentuk “penyelundupan hukum” di mana negara, melalui SK Menteri, memaksakan status hutan di atas tanah yang sudah dikuasai rakyat.
Alih-alih melakukan prosedur Pelepasan Kawasan Hutan (dari Hutan Kawasan ke APL) untuk mengakomodasi rakyat, negara justru melakukan sebaliknyaโmengubah APL menjadi Hutanโyang secara praktis mematikan hak ekonomi
masyarakat demi kepentingan korporasi.
Tuntutan Masyarakat
Ketua KUD Karya Bhakti Arhendri Menjelaskan Berdasarkan dugaan cacat prosedur tersebut, Masyarakat Desa Kebun Lado menuntut:
1. Pembatalan Parsial SK Menteri: Mendesak KLHK merevisi SK Penunjukan Kawasan Hutan tahun 2013 dan mengeluarkan (enclave) wilayah yang di klaim masuk wilayah konsesi RAPP tersebut.
2. Audit Investigatif: Meminta aparat penegak hukum dan Ombudsman RI memeriksa prosedur terbitnya izin konsesi di atas lahan tersebut, termasuk memeriksa ketiadaan tanda tangan aparat desa dalam dokumen tata batas.
3. Pengakuan Hak Rakyat: Kembalikan status lahan menjadi APL sesuai kondisi faktual di lapangan.
“Kami menolak dianggap perambah di tanah kami sendiri. Jika negara mengubah status tanah kami secara diam-diam tanpa melibatkan masyarakat desa, itu bukan penataan ruang, itu perampasan!” Geramnya***
Sumber: kud/24news.com
