LABUHAN BATU-BIARAJALAH.COM, Kantor Hukum HASBII “Khairuddin Hasibuan, S.H. & Rekan” resmi melayangkan surat permohonan klarifikasi kepada Kapolres Labuhanbatu terkait tindak lanjut penanganan perkara dugaan pemalsuan surat yang dilaporkan sejak tahun 2013.
Surat bernomor 06/HASBII/II/2026 tertanggal 23 Februari 2026 tersebut ditujukan kepada Kapolres Labuhanbatu dan Kanit Reskrim Polres Labuhanbatu di Rantauprapat.
Dalam surat itu, tim kuasa hukum yang terdiri dari Khairuddin Hasibuan, S.H., M.H., Dr. Muhammad Yusuf Siregar, S.H.I., M.H., dan Ibrahim Sipahutar, S.H., menyampaikan permohonan klarifikasi atas perkembangan laporan klien mereka.
Klien yang dimaksud adalah Hasan Basri Purba, warga Kabupaten Labuhanbatu Utara, yang sebelumnya telah melaporkan dugaan tindak pidana pemalsuan surat ke Polres Labuhanbatu dengan Nomor Laporan Polisi: LP/457/IV/2013/SU/RES LBH.
Dalam keterangan tertulisnya kepada media, pihak kuasa hukum menjelaskan bahwa berdasarkan SP2HP tertanggal 13 Mei 2015, terlapor berinisial NBS alias MY telah ditetapkan sebagai tersangka. Bahkan, berdasarkan SPDP dan pengiriman berkas perkara pada Januari 2015, perkara tersebut disebut telah memasuki tahap P-18 (berkas belum lengkap) dari pihak Kejaksaan.
“Namun hingga saat ini, klien kami tidak pernah lagi menerima pemberitahuan lanjutan mengenai perkembangan penyidikan, pelimpahan tahap II, maupun penghentian penyidikan (SP3),” ujar Khairuddin Hasibuan.
Kuasa hukum juga mengaku memperoleh informasi bahwa berkas perkara tersebut diduga tidak ditemukan atau hilang di Polres Labuhanbatu. Kondisi ini, menurut mereka, menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelapor.
Dalam suratnya, Kantor Hukum HASBII meminta penjelasan tertulis mengenai status hukum perkara, kepastian apakah penyidikan masih berjalan, klarifikasi resmi terkait keberadaan berkas perkara, serta dilaksanakannya gelar perkara khusus guna memberikan kepastian hukum.
Surat tersebut juga ditembuskan kepada sejumlah pihak, di antaranya Kapolri, Kapolda Sumatera Utara, Komisi Kepolisian Nasional, serta Divisi Propam di tingkat Polda dan Polres.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Polres Labuhanbatu terkait permohonan klarifikasi tersebut.(red)
