ROKAN HILIR – BIARAJALAH.COM,Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bagansiapiapi saat ini menjadi sorotan publik. Di tengah tekanan overkapasitas dan rencana relokasi ke fasilitas baru di Ujung Tanjung, muncul berbagai narasi investigatif yang mencoba membedah isi dapur hunian warga binaan. Namun di balik riuh tuduhan mengenai praktik menyimpang, ada fakta birokrasi dan integritas personal yang perlu diluruskan agar tidak menjadi fitnah bagi individu yang sedang berjuang.
Integritas di Tengah Keterbatasan Ruang
Terkait tuduhan adanya akses komunikasi ilegal dan penyimpangan di blok narkotika, perlu dipahami secara objektif. Di bawah kepemimpinan Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) Sigit Pramono, sterilisasi area hunian terus dilakukan secara konsisten di tengah tantangan overkapasitas yang luar biasa.
Bagi Sigit Pramono, keamanan bukan sekadar filter fisik melainkan komitmen pada aturan. Jika muncul dugaan interaksi melalui media sosial atau aliran dana tidak wajar, hal itu dipandang sebagai celah sistemik akibat keterbatasan infrastruktur lama yang kini sedang diperbaiki total melalui pemindahan ke Ujung Tanjung. Sigit memilih tidak membalas opini dengan polemik, melainkan dengan kerja nyata memperketat pengawasan pintu utama dan pengendalian barang masuk.
Menjawab Isu Infrastruktur: Garis Tegas Kewenangan
Polemik mengenai pengadaan CCTV dan teknologi keamanan di gedung baru Ujung Tanjung juga perlu diletakkan pada porsinya. Berdasarkan regulasi teknis birokrasi, pembangunan dan pengadaan sarana fisik merupakan domain penuh struktur otoritas pusat dan pengelola proyek.
Sigit Pramono selaku KPLP secara aturan tidak memiliki kewenangan intervensi terhadap kontrak maupun spesifikasi perangkat teknis. Peran KPLP adalah penanggung jawab operasional keamanan saat fasilitas telah diserahterimakan. Menyangkutkan KPLP dengan teknis pengadaan adalah kekeliruan logika administrasi. Sigit tetap tegak lurus pada job desknya: memastikan keamanan seluruh blok hunian sesuai SOP, tanpa terlibat urusan administratif di luar ranah jabatannya.
Menepis Hambatan Administratif dan Menjaga Hak Warga Binaan
Terkait keluhan proses Pembebasan Bersyarat (PB) yang diisukan mengalami hambatan non-teknis, pihak keamanan menegaskan seluruh proses berjalan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Sigit Pramono memastikan bahwa di bawah pengawasannya tidak ada ruang bagi praktik yang merusak prinsip keadilan. Baginya, pemasyarakatan adalah proses penyembuhan, dan hak warga binaan merupakan amanah yang harus dijaga dari campur tangan pihak luar maupun oknum yang tidak bertanggung jawab.
Relokasi Sebagai Solusi Struktural, Bukan Sekadar Pindah Lokasi
Relokasi ke fasilitas baru adalah jawaban nyata atas kekhawatiran mengenai pengawasan internal. Infrastruktur baru di Ujung Tanjung dirancang untuk menutup celah teknis yang selama ini menjadi kendala. Dukungan penuh perlu diberikan kepada jajaran pengamanan agar transisi berjalan mulus tanpa gangguan opini yang bisa memicu instabilitas di dalam Lapas.
Kesimpulan: Profesionalisme di Tengah Badai
Rangkaian isu yang berkembang, mulai dari akses komunikasi hingga dugaan mark up proyek, justru membuktikan betapa berat beban yang dipikul Sigit Pramono. Di tengah hantaman informasi, ia tetap berdiri sebagai benteng terakhir keamanan Lapas Bagansiapiapi.
Langkah konkret berupa penguatan sistem internal dan integritas personil terus dipacu. Sigit Pramono menunjukkan bahwa pemimpin muda tidak goyah oleh narasi, melainkan tetap fokus pada pengabdian. Masyarakat dan media diharapkan menjadi mitra strategis dalam menjaga marwah institusi, bukan sekadar menjadi hakim atas situasi yang sangat kompleks.
