PEKANBARU – BIARAJALAH.COM,Aktivis HAM sekaligus Ketua DPD I KNPI Provinsi Riau, Larshen Yunus, menyoroti dugaan pelemahan independensi Aparat Penegak Hukum di Riau. Melalui opini tertulis yang dirilis Jum’at, 24 April 2026, Larshen mempertanyakan sejumlah penanganan perkara yang dinilai janggal oleh publik.
Larshen secara khusus menyoroti kasus Jekson Jumari Pandapotan Sihombing. Menurutnya, Jekson saat ini masih berstatus terpidana dan sedang menempuh upaya hukum banding di Pengadilan Tinggi Riau, belum berkekuatan hukum tetap.
“Namun faktanya, Jekson dipindahkan dari Lapas Kelas IA Pekanbaru ke Lapas Kelas I Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Pemindahan pada tahap peradilan ini memunculkan pertanyaan publik soal urgensi, dasar hukum, dan pertimbangan kemanusiaan,” kata
Larshen dalam keterangan tertulisnya.
Ia menilai, pemindahan tersebut berpotensi membatasi hak Jekson untuk hadir dalam sidang banding serta hak didampingi keluarga karena faktor jarak geografis.
Atas dasar itu, Larshen mengajak Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Riau, Maizar, dan Kepala Lapas Kelas IA Pekanbaru, Yuniarto, untuk memberikan penjelasan terbuka kepada publik.
“Transparansi adalah obat dari spekulasi. Jika ada pertimbangan keamanan, sampaikan. Jika ada prosedur, luruskan. Wibawa APH hanya pulih lewat akuntabilitas,” tegas Larshen.
Dalam rilisnya, Larshen juga menyebut beberapa nama lain yang perkaranya menjadi diskursus publik, seperti Nando Saputra Gulo dan Kennedy Santosa alias Edi Lelek. Menurutnya, sejumlah perkara tersebut perlu dibedah secara objektif untuk menjawab pertanyaan masyarakat soal konstruksi kasus dan validitas bukti.
Larshen mengingatkan tragedi Sengkon dan Karta pada era 1980 an sebagai pelajaran mahal. Keduanya sempat divonis bersalah hingga Mahkamah Agung, sebelum akhirnya terbukti tidak bersalah setelah pelaku sebenarnya mengaku.
“Pola serupa tidak boleh terulang. Setiap dugaan rekayasa perkara adalah alarm keras. Hukum harus tetap menjadi panglima, bukan alat pukul bagi pemilik kuasa,” ujarnya.
Ia menambahkan, negeri ini tidak kekurangan orang pintar, tetapi krisis figur yang jujur. “Wibawa lembaga penegak hukum tidak pulih dengan retorika, melainkan dengan keberanian memutus rantai intervensi perkara,” tutup Larshen.
Larshen Yunus dikenal sebagai Direktur Kantor Hukum Satya Wicaksana, Direktur Eksekutif Lembaga Perjuangan HAM RI, Wasekjen DPP KNPI Bidang HAM, dan Ketua Umum DPP Gabungan Rakyat Prabowo Gibran.
