LABURA– BiarAjalah.com
” Beredarnya isu dugaan penyalahgunaan anggaran Dana Desa (DD) disejumlah wilayah kembali mencuat. Kali ini di Desa Lobu Huala Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhan Batu Utara provinsi Sumatera Utara, Yang akhir-akhir ini disinyalir beraroma korupsi Dana Desa pada T/A 2024 diduga telah terjadi Mark’up Anggaran mencapai Ratusan juta Rupiah.
Berdasar informasi data Dana Desa pembaharuan data terakhir pada 19 Desember 2024;Tersalurkan total senilai
Rp. 907.497.000
Tahap penyaluran;
1.443.070.800
2.464.426.200
Adapun laporan kegiatan penggunaan dana desa tersebut yang diduga Mark Up diantaranya;
“Penyelenggaraan Posyandu (makanan tambahan,kelas ibu hamil,lansia,insentif kader posyandu)
Rp.12.000.000
Rp.11.900.000
” Pelatihan pembuatan film dokumenter.
Rp.4.500.000
” Baliho informasi/pembuatan poster/baliho informasi penetapan/LPJ APBDes untuk warga dll.
Rp.3.000.000
” Pembangunan Rabat Beton Beton Dusun l (2x60m)
Rp. 39.142.250
” Pemberian perlengkapan bagi siswa miskin/berprestasi
Rp. 26.880.000
” Pengelolaan dana pembuatan jaringan/instalasi komunikasi dan informasi lokal desa
Rp.7.560.000
” Persiapan Rumah bibit untuk PKK
Rp. 72.313.900
“Bantuan Bibit Ikan Nila Ukuran 6-7cm
Rp. 30.000.000
” Bantuan pakan Ayam kampung (10 kg/sak)
Rp. 9.600.000
” Bantuan Bibit Ayam kampung (6-8 bulan)
Rp. 117.000.000
” Pelatihan pengelolaan perikanan air tawar
Rp. 28.795.000
” Pemberian Bantuan langsung tunai (BLT) Desa
Rp. 36.000.000
” Dari laporan penggunaan dana desa tersebut diatas diduga kuat adanya indikasi korupsi dan Mark Up anggaran.
Hal itu diketahui, berdasarkan informasi dan temuan tim awak media, disertai pemberitaan disejumlah media bahwa pengelolaan dana desa tidak transparan banyak kegiatan dilaksanakan diduga tidak sesuai dengan nilai anggarannya.
Pantauan di lapangan menunjukkan, pengadaan yang seharusnya menjadi sarana penting bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat Desa Lobu Huala menimbulkan tanda tanya besar atas transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran.
Sejumlah warga Desa Lobu Huala mengaku kecewa. Mereka menilai, jika dihitung secara wajar, harga bibit anak ayam kampung tersebut mestinya hanya menelan biaya sekitar puluhan juta , jauh di bawah total penggunaan laporan anggarannya .
“Kami heran, anggaran yang katanya mencapai ratusan juta, . Kalau bibit anak ayam kampung yang dibagikan itu paling baru usia 1-2 bulan, informasi awal umur anak ayam kampung yang akan dibagikan umur 6-8 bulan Ini jelas ada yang tidak beres,” ungkap salah seorang warga yang tidak ingin disebut namanya, Sabtu (11/10/2025).
Warga mendesak aparat penegak hukum, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, untuk segera turun tangan menyelidiki dugaan mark up serta indikasi penyalahgunaan dana desa tersebut.
Terkait hal itu, melalui M.Bahri Siregar selaku Kordinator Forum Aksi Muda Sumatera Utara (FAM-SU) angkat bicara. Menurutnya, pengadaan bibit ayam kampung umur 6-8 bulan dan benih bibit ikan air tawar tersebut diduga berpotensi melanggar aturan hukum dan masuk ranah tindak pidana korupsi.
“Dugaan Mark Up anggaran pada pengadaan bibit ayam kampung dan benih bibit ikan air tawar di Desa Lobu Huala ini tidak bisa dianggap sepele. Jika benar anggaran ratusan juta hanya menghasilkan anak ayam usia 1-2 bulan , jelas ada indikasi Mark Up yang berpotensi menyebabkan kerugian negara,” tegas Bahri , Sabtu (11/10/2025).
Ia menambahkan, pihaknya akan segera melaporkan kasus ini ke aparat penegak hukum. Menurut Bahri, sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, setiap orang yang dengan sengaja menyalahgunakan kewenangan hingga merugikan keuangan negara dapat dipidana dengan hukuman penjara serta denda.
“Kami mendesak Kejati Sumut segera melakukan penyelidikan. Aparat jangan tutup mata, karena ini menyangkut uang rakyat. Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu agar ada efek jera bagi para pelaku,” tegasnya.
Bahri juga mengingatkan bahwa sesuai Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, setiap kegiatan pengadaan atau pembangunan desa wajib transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Sementara itu, Kepala desa Lobu Huala saat ingin dikonfirmasi tim awak media pada, Jum’at (10/10/2025) belum berhasil di temui di kantor nya, hingga berita ini diterbitkan.
Namun upaya konfirmasi akan terus dilakukan guna memperoleh informasi lebih lanjut terkait dugaan Mark Up anggaran tersebut.***
(Tim-Red)
