TANGGERANG SELATAN – BIARAJALAH.COM,Dugaan penyimpangan penanganan barang sitaan rokok ilegal di Bea Cukai Dumai mencuat ke publik. Informasi yang diterima DPD KNPI Provinsi Riau menyebut rokok tanpa pita cukai hasil penindakan justru dijadikan ‘souvenir’ oleh oknum internal.
Tim Satgas DPD KNPI Riau menegaskan, seluruh barang hasil sitaan wajib dimusnahkan sesuai prosedur hukum dan ketentuan pengelolaan Barang Milik Negara. Tidak boleh dialihkan atau dimanfaatkan untuk kepentingan lain.
Pada April 2026, Bea Cukai Riau tercatat telah memusnahkan puluhan juta batang rokok ilegal hasil operasi. Namun jika benar barang sitaan didistribusikan secara non-prosedural, hal itu merupakan pelanggaran serius terhadap SOP, Kode Etik Aparatur Negara, dan prinsip transparansi.
Ketua DPD KNPI Provinsi Riau, Larshen Yunus, menyebut dugaan tersebut sebagai pelanggaran berat.
“Jika benar barang sitaan rokok ilegal yang diamankan negara justru dijadikan souvenir, maka oknum pejabat terkait telah mencederai marwah institusi, melanggar SOP, kode etik, bahkan berpotensi masuk kategori penyalahgunaan kewenangan,” tegas Larshen, Rabu 29/4/2026 di Tangerang Selatan.
Menurutnya, tindakan itu merusak kepercayaan publik terhadap Bea Cukai sebagai garda terdepan penjaga penerimaan negara dan pemberantasan barang ilegal.
KNPI Riau mendesak 4 langkah:
1. Audit internal menyeluruh terhadap penanganan barang bukti di Bea Cukai Dumai.
2. Klarifikasi resmi dari Pimpinan Bea Cukai Dumai dan Kanwil Riau.
3. Penegakan sanksi tegas bagi pihak yang terbukti melanggar.
4. Pengawasan eksternal dari APH dan Kementerian Keuangan RI.
“Barang kena cukai ilegal wajib diproses sesuai UU, termasuk pemusnahan atau pelelangan resmi. Penyalahgunaan barang bukti membuka ruang pidana dan sanksi administratif serius,” tambah Larshen Yunus.
KNPI Riau meminta transparansi penuh dari Bea Cukai Dumai dan Kanwil Riau agar proses penindakan berjalan sesuai hukum, bukan mencoreng lembaga negara.
“Kasus ini jadi pengingat bahwa integritas aparat fiskal adalah fondasi utama menjaga kepercayaan publik dan stabilitas penerimaan negara dari sektor cukai,” tutupnya.( Red) 