PEKANBARU -BIARAJALAH.COM,Dewan Pengurus Daerah I Komite Nasional Pemuda Indonesia Provinsi Riau resmi menyampaikan pernyataan sikap terkait dugaan kejanggalan penanganan perkara di wilayah hukum Polres Rokan Hulu. Kasus penangkapan terhadap pembeli BBM bersubsidi dinilai menimbulkan pertanyaan publik mengenai asas proporsionalitas dan transparansi penegakan hukum.
Sorotan Terhadap Asas Keadilan Prosedural
Ketua DPD I KNPI Riau, Larshen Yunus, menyoroti pentingnya konsistensi dalam penerapan hukum. Ia mempertanyakan mengapa proses hukum menyasar pembeli, sementara aspek pertanggungjawaban pihak penjual BBM bersubsidi belum terlihat jelas di ruang publik.
Selain itu, muncul informasi mengenai dugaan pengalihan subjek hukum dalam proses penyidikan yang perlu diklarifikasi. KNPI Riau memandang hal tersebut berpotensi mencederai prinsip _due process of law_ apabila tidak dijelaskan secara terbuka.
“Hukum harus ditegakkan secara adil dan tidak tebang pilih. Jika ada kesan ketimpangan, maka klarifikasi resmi menjadi penting agar kepercayaan publik terhadap institusi tetap terjaga,” tegas Larshen Yunus.
Tuntutan KNPI Riau kepada Polda Riau
Atas dasar tersebut, DPD I KNPI Riau menyampaikan beberapa poin desakan kepada Kapolda Riau:
1. Evaluasi Internal: Mendorong Bidang Propam Polda Riau untuk melakukan pendalaman terhadap prosedur penanganan perkara di Polres Rohul guna memastikan seluruh proses telah sesuai SOP dan kode etik penyidikan.
2. Kejelasan Status Hukum: Meminta kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat, baik pembeli maupun penjual, agar tidak menimbulkan persepsi kriminalisasi. Penegakan hukum terhadap dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi harus menyentuh seluruh mata rantai.
3. Audit Profesionalisme: Meminta Kapolres Rohul memastikan jajarannya bekerja profesional dan akuntabel demi menjaga marwah institusi Polri yang Presisi di mata masyarakat Riau.
Komitmen Mengawal Keadilan
DPD I KNPI Riau menegaskan akan konsisten mengawal isu ini sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial pemuda.
“Kami percaya institusi Polri memiliki mekanisme pengawasan internal yang kuat. Dugaan kejanggalan prosedural harus diusut tuntas agar semangat Polri yang Presisi benar-benar dirasakan masyarakat. Kami akan terus menyuarakan aspirasi ini hingga ada kejelasan yang dapat dipertanggungjawabkan,” pungkas Larshen Yunus.
KNPI Riau menyatakan terbuka untuk berdialog dengan Polda Riau demi mencari solusi terbaik bagi penegakan hukum yang berkeadilan.( Red)
