ASAHAN– BiarAjalah.com
” Soal penyertaan modal ke PT. Bank Sumut sebesar Rp.35 miliar sudah pasti kita jalankan sesuai dengan aturan lah. Pemkab Asahan juga sudah dapat dividen dari penyertaan modal itu. Demikian disampaikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadis Kominfo) Kabupaten Asahan, Jutawan Sinaga, S.STP, MAP, Jum’at (19/9/2025) lewat selulernya di Kisaran.
“Untuk kabar soal pemeriksaan pejabat Pemkab Asahan di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu), ya tentu pasti kita menghormati. Pemkab siap kooperatif kalau dipanggil. Prinsipnya biar semuanya jelas dan enggak jadi simpang siur,” terangnya.
Jadi begini bang sambung Jutawan, dividen dari PT. Bank Sumut itu diputuskan lewat RUPS bersama Gubernur dan para Bupati/Walikota se-Sumut sebagai pemegang saham dan hasilnya diumumkan secara terbuka.
Dan uangnya inipun langsung masuk ke kas daerah sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kemudian, ini dibahas dalam produk APBD untuk mendukung program pembangunan dan pelayanan masyarakat.
Dengan begitu kata dia, setiap keuntungan yang diterima Pemkab sebenarnya kembali lagi untuk kemajuan Kabupaten Asahan, ujar Kadis Kominfo.
Untuk berapa besaran nilai dividen yang diterima Pemkab Asahan, silakan ditanyakan langsung kepada ke BKAD Kabupaten Asahan karena mereka yang mencatat dan mengelola detail penerimaannya.
Disinggung soal siap saja Pejabat teras Pemkab Asahan yang diperiksa Kejatisu selain Sekda dan Kepala BKAD Kabupaten Asahan, kalau info tentang pemeriksaan ini kurang monitor kemarin kita bang, katanya berkilah.
Sebelumnya, penyertaan modal Pemkab Asahan tahun 2021 sebesar Rp.35 miliar itu dibahas saat Perda APBD Kabupaten Asahan hendak menyerahkan modal ke PT. Bank Sumut.
Dugaan temuan Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2021 ini disarankan dibuat Perda tersendiri.
“Untuk menindaklanjuti hal dimaksud, Pemkab dan DPRD harus membentuk Panitia khusus (Pansus) yang membahas soal Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda),” kata Handi Arfan Sitorus, (19/09/2025)
“Ini persoalan laba deviden hasil keuntungan dari penyertaan modal. Sebenarnya, regulasi Bank Sumut ada di Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Jadi, Itu adalah laba yang ditahan dan dimasukkan dalam penyertaan modal Pemkab ke Bank Sumut,” terangnya.
Penyertaan modal Pemkab Asahan ke PT. Bank Sumut sebesar Rp.35 miliar ini digunakan hanya untuk membeli saham. Anehnya, selama 5 tahun Pemkab Asahan membeli saham ke PT. Bank Sumut senilai Rp.10.000 per lembar.
(Red-Dwi)
