PEKANBARU – BIARAJALAH.COM,Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Rakyat Prabowo Gibran (DPP GARAPAN) mengapresiasi Plt Gubernur Riau SF Hariyanto atas proses seleksi direksi PT Riau Petroleum dan PT Sarana Pembangunan Riau PERSERODA. Proses kali ini dinilai paling terbuka dan berbasis meritokrasi sepanjang sejarah BUMD Riau.
Seleksi Berbasis Kapasitas, Bukan Balas Jasa
Ketua Umum DPP GARAPAN Larshen Yunus menyatakan, nama-nama yang lolos seleksi memenuhi standar kapasitas, kapabilitas, integritas, moralitas, dan pengalaman manajerial yang relevan dengan bidang usaha BUMD.
“Tiga calon Direktur SPR dan enam calon Direktur Operasional serta Direktur Keuangan PT Riau Petroleum memiliki rekam jejak bersih, tidak pernah tersangkut tindak pidana, dan memiliki dedikasi tinggi,” ujar Larshen di Pekanbaru, Rabu (14/5/2026).
Ia menegaskan, proses ini sejalan dengan prinsip _Good Corporate Governance_ dan Permendagri No. 37 Tahun 2018 yang mewajibkan kepala daerah mengutamakan integritas dalam memilih direksi BUMD.
Nama-Nama Lolos Fit and Proper Test
Panitia Seleksi PT Riau Petroleum mengumumkan hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan pada Kamis (30/4/2026). Untuk Direktur Operasional, tiga nama lolos: Akmal Fauzi Lindung Lubis, Fazar Muhardi, dan Heri Susanto Abbas.
Untuk Direktur Keuangan, lolos Ashri Hadi, Ganesya Varandra, dan Novyandre.
Ketua Pansel Yan Dharmadi menyebut, peserta yang lolos akan menjalani wawancara akhir dengan pemegang saham, yakni Plt Gubernur SF Hariyanto. Jadwalnya akan diumumkan menyusul.
Pujian Transparansi, Sekaligus Kritik
GARAPAN menilai, transparansi ini memutus rantai praktik KKN dan politik balas jasa tim sukses yang kerap mencoreng seleksi BUMD sebelumnya.
“Dalam sejarahnya, seleksi terbuka seperti ini baru terjadi di era Plt Gubernur SF Hariyanto,” tegas Larshen.
Namun, tokoh masyarakat Riau H Fauzi Kadir menyampaikan catatan kritis. Ia meminta Pemprov lebih cermat memilih sosok yang memahami sektor migas, memiliki pendekatan ilmiah, serta mampu membangun tim kerja modern. Ia juga menyorot minimnya keterwakilan putra daerah dalam daftar kandidat.
Menanggapi hal itu, Larshen Yunus menegaskan bahwa kompetensi tidak bisa dikalahkan oleh stigma kedaerahan.
“Kalau putra daerahnya tidak lolos kualifikasi, tidak bisa dipaksakan. Profesionalisme harus jadi prioritas,” katanya.
Optimisme Tata Kelola BUMD Riau
Larshen menilai, seluruh calon telah mengantongi sertifikasi K3 dan kompetensi operasional yang dibutuhkan untuk mewujudkan _zero accident_ sesuai program nasional.
“Jika SDM-nya baik dan berkualitas, hasilnya pasti baik dan sesuai harapan masyarakat. Ini langkah penting membangun kepercayaan publik terhadap tata kelola BUMD Riau,” pungkasnya.
